Pihak berwenang menciduk dua tokoh senior pemimpin perjuangan Kashmir dan menjatuhkan hukuman tanahan rumah kepada mereka selama berlangsungnya pemilihan umum di Kashmir.
Konferensi seluruh partai Hurriyat mendukung seruan dari Dewan Persatuan Jihad (UJC), termasuk belasan politisi, kelompok sosial dan pro-kemerdekaan, untuk masyarakat di wilayah India memboikot pemilihan umum.
"Pemilu tidak bisa mengganti aspirasi dari masyarakat Kashmir ataupun untuk mencari suatu resolusi persengketaan berkaitan dengan wilayah Kashmir," kata pemimpin partai Hurriyat Mirwaiz Umar Faruq dalam sebuah pernyataan.
Pemilihan umum India telah dimulai pada minggu lalu, namun pemilihan umum di Kashmir telah dibagi menjadi tiga tahapan dan akan dimulai pada 30 April nanti.
Pemerintah India menempatkan ribuan pasukannya di sekitar Kashmir selama berlangsungnya pemilu lokal kashmir.
Rakyat Kashmir melihat pemerintah India sebagai negara penjajah dan mengutuk pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh pasukan India di Kashmir, oleh masyarakat Kashmir pemerintah India mereka sebut sebagai Negara Teroris.
Selain kongres dan kelompok oposisi utama partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, konferensi regional nasional dan partai masyarakat demokratik juga menjadi kontestan di wilayah Himalaya.
"Pemilihan umum dengan pengawasan 700.000 pasukan India adalah suatu sengketa . Saya serukan masyarakat Kashmir untuk tidak datang ke bilik-bilik suara," kata Faruq.
Seorang pemimpin senior Kashmir - Syed Ali Shah Geelani telah siap untuk menyerukan boikot pada pemilu yang berlangsung pada April-Mei nanti.
Pada Jumat pagi kemarin, dua pimpinan dari partai Hurriyat - Faruq dan Geelani telah dikenakan tahanan rumah, polisi mengatakan mereka berdua telah bersiap untuk melakukan kampanye penolakan terhadap pemilu.
Namun salah seorang pemimpin senior lain dari partai pro-kemerdekaan - Sajjad Gani Lone - yang keluar dari partai Hurriyat pada tahun 2002 - mengatakan bahwa bulan ini dia akan ikut dalam pemilu dan akan berusaha berjuang di parlemen India.(fq/reu)
Sunday, April 26, 2009
Wednesday, April 15, 2009
PDS Berkoalisi Dengan Demokrat
Jakarta - Tiga partai kecil yang diprediksi tak lolos parliament threshold (PT) merapat ke Partai Demokrat (PD). Mereka akan meneken koalisi dengan PD siang nanti.
"Hari ini ada tiga partai mau tanda tangan koalisi, yaitu Republikan, PDS, dan PPPI (Partai Pengusaha Pekerja Indonesia)," tutur Ketua DPP PD, Ruhut Sitompul, kepada detikcom di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009).
Menurut Ruhut, partainya memang tidak menutup pintu koalisi dengan partai yang tidak lolos PT. "Untuk koalisi kita tidak melihat partai lolos PT atau tidak, di luar itu pun kita welcome," tutur pengacara yang pernah memerankan tokoh Poltak dalam sinetron ini.
Penandatanganan kontrak koalisi itu akan diadakan di Hotel Nikko pukul 12.00 WIB. "Dengan PAN kita belum, kita tunggu waktunya," ujarnya. ( van / nrl )
Sumber : Detik Pemilu
"Hari ini ada tiga partai mau tanda tangan koalisi, yaitu Republikan, PDS, dan PPPI (Partai Pengusaha Pekerja Indonesia)," tutur Ketua DPP PD, Ruhut Sitompul, kepada detikcom di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2009).
Menurut Ruhut, partainya memang tidak menutup pintu koalisi dengan partai yang tidak lolos PT. "Untuk koalisi kita tidak melihat partai lolos PT atau tidak, di luar itu pun kita welcome," tutur pengacara yang pernah memerankan tokoh Poltak dalam sinetron ini.
Penandatanganan kontrak koalisi itu akan diadakan di Hotel Nikko pukul 12.00 WIB. "Dengan PAN kita belum, kita tunggu waktunya," ujarnya. ( van / nrl )
Sumber : Detik Pemilu
Tuesday, April 14, 2009
Suara PDIP di Bali Anjlok Sekitar 12 Persen
Jakarta - PDIP tak mampu mempertahankan perolehan suaranya di Bali. Meskipun tetap unggul, namun perolehan suara partai Megawati ini anjlok sebanyak 12 persen dibandingkan pemilu 2004 lalu.
Dari rekapitulasi perolehan suara sementara DPRD Bali yang disampaikan KPUD Bali hingga pukul 17.00 wita, Selasa (14/4/2009), PDIP masih unggul atas Partai Golkar dan Partai Demokrat.
PDIP meraih suara sebesar 38,71 persen disusul Partai Golkar 15,30 persen dan Partai Demokrat di tempat ketiga sebesar 11,49 persen. Partai baru, yaitu Hanura mampu menyodok di peringkat keempat dengan suara yang signifikan, yaitu 6,52 persen disusul PNIM sebesar 3,50 persen serta Gerindra sebesar 2,79 persen.
Namun jika dibandingkn dengan hasil pemilu legislatif 2004 lalu, perolehan suara PDIP anjlok sebesar 12,63 persen. Pada pemilu 2004 lalu, PDIP berhasil unggul jauh dengan perolehan suara sebesar 51,34 persen. Bali disebut-sebut merupakan kandang partai banteng gemuk ini. Megawati pun memberikan perhatian lebih kepada Bali dengan menggelar kampanye dua kali, yaitu di Kabupaten Bangli dan Jembrana.
Sedangkan, Partai Golkar jauh tertinggal karena hanya mampu meraup suara sebesar 18,10 persen. Namun, pada pemilu legislatif 2009, Partai Golkar di Bali mampu memperbaiki perolehan suaranya.
Partai Demokrat mampu membuat kejutan di Bali. Meskipun tidak mampu menjadi
pemenang, Partai Demokrat mampu mencuri suara sebesar 11,49 persen. Perolehan suaranya meningkat jika dibandingkan dengan pemilu 2004 yang hanya meraih 5,53 persen.
Pada pemilu ini diprediksi, Partai Demokrat di Bali bakal meraih dua kursi di Senayan, Partai Golkar dua kursi sedangkan PDIP tetap mendapatkan jatah lima kursi.
Pada perolehan suara sementara untuk DPR RI, PDIP meraih 37,97 persen suara,
disusul Partai golkar (21,35), dan Partai Demokrat (13,99).
http://pemilu.detiknews.com/
Dari rekapitulasi perolehan suara sementara DPRD Bali yang disampaikan KPUD Bali hingga pukul 17.00 wita, Selasa (14/4/2009), PDIP masih unggul atas Partai Golkar dan Partai Demokrat.
PDIP meraih suara sebesar 38,71 persen disusul Partai Golkar 15,30 persen dan Partai Demokrat di tempat ketiga sebesar 11,49 persen. Partai baru, yaitu Hanura mampu menyodok di peringkat keempat dengan suara yang signifikan, yaitu 6,52 persen disusul PNIM sebesar 3,50 persen serta Gerindra sebesar 2,79 persen.
Namun jika dibandingkn dengan hasil pemilu legislatif 2004 lalu, perolehan suara PDIP anjlok sebesar 12,63 persen. Pada pemilu 2004 lalu, PDIP berhasil unggul jauh dengan perolehan suara sebesar 51,34 persen. Bali disebut-sebut merupakan kandang partai banteng gemuk ini. Megawati pun memberikan perhatian lebih kepada Bali dengan menggelar kampanye dua kali, yaitu di Kabupaten Bangli dan Jembrana.
Sedangkan, Partai Golkar jauh tertinggal karena hanya mampu meraup suara sebesar 18,10 persen. Namun, pada pemilu legislatif 2009, Partai Golkar di Bali mampu memperbaiki perolehan suaranya.
Partai Demokrat mampu membuat kejutan di Bali. Meskipun tidak mampu menjadi
pemenang, Partai Demokrat mampu mencuri suara sebesar 11,49 persen. Perolehan suaranya meningkat jika dibandingkan dengan pemilu 2004 yang hanya meraih 5,53 persen.
Pada pemilu ini diprediksi, Partai Demokrat di Bali bakal meraih dua kursi di Senayan, Partai Golkar dua kursi sedangkan PDIP tetap mendapatkan jatah lima kursi.
Pada perolehan suara sementara untuk DPR RI, PDIP meraih 37,97 persen suara,
disusul Partai golkar (21,35), dan Partai Demokrat (13,99).
http://pemilu.detiknews.com/
OKI Bentuk Komisi HAM
Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara Muslim menyatakan akan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia sendiri. Keputusan itu diambil dalam pertemuan di markas besar OKI di Jeddah, Arab Saudi, Senin (13/4).
Sekjen OKI Eklemeddin Ihsanoglu dalam pernyataannya menegaskan bahwa hak asasi dan masalah martabat manusia adalah bagian integral dari Islam dan komponen utama dari budaya dan warisan Islam.
Dalam pertemuan di Jeddah Senin kemarin, negara-negara anggota OKI membahas upaya untuk "memurnikan" kembali isu hak asasi manusia dalam Islam yang tercantum dalam Deklarasi Kairo tahun 1990. Deklarasi itu memaparkan pandangan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan menegaskan bahwa semua hak asasi manusia diatur dalam hukum syariah Islam.
Ihsanoglu mengatakan, OKI akan meminta bantuan dari lembaga-lembaga internasional seperto Kantor Komisi Tinggi HAM PBB dan Institute for Human Rights di Jenewa untuk membentuk Komisi HAM itu. Menurut Ihsanoglu, dengan adanya komisi tersebut, negara-negara anggota OKI akan terdorong untuk melakukan reformasi baik dari aspek politik maupun intelektual.
"Komisi HAM OKI akan mempromosikan toleransi, kebebasan fundamental, pemerintahan yang bersih, penegakkan hukum, akuntabilitas, keterbukaan dan dialog dengan sesama penganut agama lain, menolak ekstrimisme dan fanatisme serta memperkuat kebanggaan seseorang terhadap identitas Muslimnya," papar Ihsanoglu.
Selama ini, lembaga-lembaga HAM Internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menuding negara-negara Muslim seperti Iran, Pakistan, Afghanistan, Mesir dan Tunisia sebagai negara-negara yang melanggar HAM, terutama hak asasi kaum perempuan dan hak asasi kelompok minoritas agama tertentu meski beberapa negara itu ikut menandatangani konvensi internasional tentang HAM.
Kelompok-kelompok aktivis HAM di Barat juga menuding penerapan syariah Islam akan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok agama minoritas dan mereka yang ingin pindah agama. Di sisi lain, organisasi-organisasi HAM itu tidak mengkritisi negara-negara Barat yang juga banyak melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di negeri-negeri Muslim.
Para ulama dan cendikiawan Muslim menolak tudingan Barat bahwa syariah Islam tidak sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena hukum Islam justeru memberikan perlindungan pada kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah, seperti para lansia dan anak-anak yatim piatu.
Pakar hukum Islam dan Barat, Steven A.Cook berpendapat bahwa interpretasi dari perangkat hukum Islam sangat beragam dan bisa dengan mudah diadopsi ke dalam sistem politik non-Muslim masyarakat Barat.
Ihsanoglu menyatakan, pembaharuan deklarasi Kairo harus mengikuti perkembangan global wacana hak asasi manusia, tapi ia tidak mengidentifikasi bagaimana hal itu dilakukan agar tidak melanggar syariah Islam. (ln/aby)
Sekjen OKI Eklemeddin Ihsanoglu dalam pernyataannya menegaskan bahwa hak asasi dan masalah martabat manusia adalah bagian integral dari Islam dan komponen utama dari budaya dan warisan Islam.
Dalam pertemuan di Jeddah Senin kemarin, negara-negara anggota OKI membahas upaya untuk "memurnikan" kembali isu hak asasi manusia dalam Islam yang tercantum dalam Deklarasi Kairo tahun 1990. Deklarasi itu memaparkan pandangan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan menegaskan bahwa semua hak asasi manusia diatur dalam hukum syariah Islam.
Ihsanoglu mengatakan, OKI akan meminta bantuan dari lembaga-lembaga internasional seperto Kantor Komisi Tinggi HAM PBB dan Institute for Human Rights di Jenewa untuk membentuk Komisi HAM itu. Menurut Ihsanoglu, dengan adanya komisi tersebut, negara-negara anggota OKI akan terdorong untuk melakukan reformasi baik dari aspek politik maupun intelektual.
"Komisi HAM OKI akan mempromosikan toleransi, kebebasan fundamental, pemerintahan yang bersih, penegakkan hukum, akuntabilitas, keterbukaan dan dialog dengan sesama penganut agama lain, menolak ekstrimisme dan fanatisme serta memperkuat kebanggaan seseorang terhadap identitas Muslimnya," papar Ihsanoglu.
Selama ini, lembaga-lembaga HAM Internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menuding negara-negara Muslim seperti Iran, Pakistan, Afghanistan, Mesir dan Tunisia sebagai negara-negara yang melanggar HAM, terutama hak asasi kaum perempuan dan hak asasi kelompok minoritas agama tertentu meski beberapa negara itu ikut menandatangani konvensi internasional tentang HAM.
Kelompok-kelompok aktivis HAM di Barat juga menuding penerapan syariah Islam akan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok agama minoritas dan mereka yang ingin pindah agama. Di sisi lain, organisasi-organisasi HAM itu tidak mengkritisi negara-negara Barat yang juga banyak melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di negeri-negeri Muslim.
Para ulama dan cendikiawan Muslim menolak tudingan Barat bahwa syariah Islam tidak sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena hukum Islam justeru memberikan perlindungan pada kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah, seperti para lansia dan anak-anak yatim piatu.
Pakar hukum Islam dan Barat, Steven A.Cook berpendapat bahwa interpretasi dari perangkat hukum Islam sangat beragam dan bisa dengan mudah diadopsi ke dalam sistem politik non-Muslim masyarakat Barat.
Ihsanoglu menyatakan, pembaharuan deklarasi Kairo harus mengikuti perkembangan global wacana hak asasi manusia, tapi ia tidak mengidentifikasi bagaimana hal itu dilakukan agar tidak melanggar syariah Islam. (ln/aby)
Monday, April 13, 2009
Choudary : Hari Paskah adalah Festival Pagan
Hari Paskah adalah kejahatan, kata seorang Ulama Inggris Anjem Choudary dalam sebuah pesan terbarunya menyambut festival tahunan hari suci Paskah umat Kristiani.
Pesan tersebut dipublis oleh Choudary pada situs Islam4UK, yang merupakan sebuah kelompok yang terinspirasi oleh seorang Ulama bernama Syaikh Umar Bakri yang bercita-cita bendera Allah akan menaungi Downing street Inggris.
Artikel disitus tersebut menyatakan bahwa hari paskah adalah hanya sebuah "Festival Pagan" dan tidak ada hubunganya dengan Yesus. Sebelumnya Choudary juga memimpin aksi menentang tentara Inggris di Irak beberapa waktu yang lalu.
Dia berkata,"Saya berpikir apapun yang tidak Islami adalah sesuatu yang jahat, dan saya meyakini itu. Mengatakan Yesus adalah anak Tuhan, terlaknat dalam ajaran Islam dan keyakinan saya mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap Allah."
Ketika ia mengemukakan bahwa umat Kristen mungkin tersinggung dengan pernyataannya, ia berkata,"Ini bukan bermaksud melecehkan keyakinan orang lain. Saya tidak mengatakan orang Kristen yang jahat. Umat Kristen harus menerima pesan terakhir dari Nabi Muhammad dan kembali ke jalan yang benar yaitu keimanan yang hanya bertuhankan Allah yang satu, bukan tiga."
Dia menambahkan:"Kekristenan, seperti semua agama yang lain, bagi Islam adalah sesat. "Yesus hanyalah seorang utusan Allah dan dia akan kembali pada suatu hari nanti dan akan menyingkap penyimpangan yang terjadi di ajaran Kristen. Hari Paskah bukan ajaran asli kristen - itu adalah fetival pagan."(fq/ex)
http://www.eramuslim.com/berita/dunia/choudary-hari-paskah-adalah-festival-pagan.htm
Pesan tersebut dipublis oleh Choudary pada situs Islam4UK, yang merupakan sebuah kelompok yang terinspirasi oleh seorang Ulama bernama Syaikh Umar Bakri yang bercita-cita bendera Allah akan menaungi Downing street Inggris.
Artikel disitus tersebut menyatakan bahwa hari paskah adalah hanya sebuah "Festival Pagan" dan tidak ada hubunganya dengan Yesus. Sebelumnya Choudary juga memimpin aksi menentang tentara Inggris di Irak beberapa waktu yang lalu.
Dia berkata,"Saya berpikir apapun yang tidak Islami adalah sesuatu yang jahat, dan saya meyakini itu. Mengatakan Yesus adalah anak Tuhan, terlaknat dalam ajaran Islam dan keyakinan saya mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap Allah."
Ketika ia mengemukakan bahwa umat Kristen mungkin tersinggung dengan pernyataannya, ia berkata,"Ini bukan bermaksud melecehkan keyakinan orang lain. Saya tidak mengatakan orang Kristen yang jahat. Umat Kristen harus menerima pesan terakhir dari Nabi Muhammad dan kembali ke jalan yang benar yaitu keimanan yang hanya bertuhankan Allah yang satu, bukan tiga."
Dia menambahkan:"Kekristenan, seperti semua agama yang lain, bagi Islam adalah sesat. "Yesus hanyalah seorang utusan Allah dan dia akan kembali pada suatu hari nanti dan akan menyingkap penyimpangan yang terjadi di ajaran Kristen. Hari Paskah bukan ajaran asli kristen - itu adalah fetival pagan."(fq/ex)
http://www.eramuslim.com/berita/dunia/choudary-hari-paskah-adalah-festival-pagan.htm
Fatah Klaim Temukan Pabrik Bom Hamas di Tepi Barat
Aparat keamanan Fatah mengklaim berhasil menemukan tempat pembuatan bom milik Hamas di ruang bawah tanah sebuah masjid di Qalqiliya, Tepi Barat, Minggu (12/4). Menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri Fatah, bom-bom tersebut merupakan bom rakitan dan banyak diantaranya yang sudah siap digunakan.
Menyusul penemuan "pabrik bom" Hamas, aparat keamanan Fatah menangkap dan menginterogasi banyak warga Tepi Barat. Penemuan ini makin memperuncing ketegangan antara Fatah-Hamas yang belakangan sedang mengupayakan rekonsiliasi.
Sementara itu, sumber-sumber di kalangan aparat keamanan Mesir mengungkapkan bahwa mereka juga menangkap seorang lelaki yang membawa uang sebesar dua juta dollar di utara sinai. Uang itu dicurigai akan diselundupkan untuk Hamas.
Sebelumnya, aparat Mesir menangkap 15 orang yang dituduh menyelundupkan roket-roket untuk pejuang Hamas melalui terowongan-terowongan dari perbatasan Mesir. Polisi Mesir mengklaim berhasil menyita sekitar 60 roket dalam operasi penangkapan di kota Syaikh Zuwayed, Sinai yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Rafah di Mesir.
Mesir nampaknya ingin menunjukkan pada sekutunya, negara-negara Barat dan Israel bahwa Mesir berusaha keras menggagalkan penyelundupan senjata dan berbagai bantuan untuk Hamas. Bulan Maret kemarin, Mesir bahkan melarang dua pejabat Hamas masuk ke Jalur Gaza karena membawa uang tunai sebesar 900.000 dollar. Pada bulan Februari, aparat Mesir juga memaksa pejabat Hamas, Ayman Taha untuk mendepositkan uangnya sebesar 11 juta dollar ke Bank Al-Arish di Mesir. (ln/prtv/aby)
Menyusul penemuan "pabrik bom" Hamas, aparat keamanan Fatah menangkap dan menginterogasi banyak warga Tepi Barat. Penemuan ini makin memperuncing ketegangan antara Fatah-Hamas yang belakangan sedang mengupayakan rekonsiliasi.
Sementara itu, sumber-sumber di kalangan aparat keamanan Mesir mengungkapkan bahwa mereka juga menangkap seorang lelaki yang membawa uang sebesar dua juta dollar di utara sinai. Uang itu dicurigai akan diselundupkan untuk Hamas.
Sebelumnya, aparat Mesir menangkap 15 orang yang dituduh menyelundupkan roket-roket untuk pejuang Hamas melalui terowongan-terowongan dari perbatasan Mesir. Polisi Mesir mengklaim berhasil menyita sekitar 60 roket dalam operasi penangkapan di kota Syaikh Zuwayed, Sinai yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Rafah di Mesir.
Mesir nampaknya ingin menunjukkan pada sekutunya, negara-negara Barat dan Israel bahwa Mesir berusaha keras menggagalkan penyelundupan senjata dan berbagai bantuan untuk Hamas. Bulan Maret kemarin, Mesir bahkan melarang dua pejabat Hamas masuk ke Jalur Gaza karena membawa uang tunai sebesar 900.000 dollar. Pada bulan Februari, aparat Mesir juga memaksa pejabat Hamas, Ayman Taha untuk mendepositkan uangnya sebesar 11 juta dollar ke Bank Al-Arish di Mesir. (ln/prtv/aby)
Nasib Warga Kristen Palestina Dibawah Penjajahan Zionis Israel
Di Palestina, yang menjadi korban penjajahan Zionis Israel bukan hanya warga Muslim tapi juga umat Kristiani. Karena tak tahan dengan penindasan dan tekanan penjajah, banyak anak-anak muda Kristen Palestina di Tepi Barat yang memilih hijrah ke luar negeri.
Pendeta Dr. Jamal Khadr dari Gereja Patriarki Latin di Yerusalem mengakui, jumlah anak-anak muda Kristen Palestina di Tepi Barat sangat minim karena selama beberapa dekade belakangan ini, anak-anak muda itu lebih memilih meninggalkan Palestina dan hijrah ke negara lain, terutama ke Afrika Utara dan Selatan, Australia atau ke negara-negara Skandinavia.
Berbeda dengan warga Muslim, menurut Pendeta Khadr, anak-anak muda Kristen tidak bisa dengan mudah beradaptasi dengan kesulitan hidup dan situasi yang penuh tekanan dari penjajahan Zionis Israel.
Profesor bidang pendidikan dan opini publik, Nabil Kukali mengamini pendapat itu. Ia mengatakan, penindasan dan kondisi yang buruk dibawah penjajahan Israel menjadi faktor penyebab utama anak-anak muda Kristen itu angkat kaki dari tanah Palestina. "Anak-anak muda ini ingin membangun masa depan untuk mereka sendiri dan itu sangat sulit dilakukan di sini," kata Kukali yang juga seorang Kristiani.
Tidak ada data resmi berapa jumlah warga Kristen yang hijrah ke negara lain sampai hari ini. Tapi data PBB menyebutkan sedikitnya sepersepuluh dari total populasi Kristiani di kota Bethlehem dan kota-kota terdekat lainnya seperti Beit Jalla dan Beit Sahour sudah beremigrasi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.
Anggota parlemen Profesor Bernard Sabella yang juga mantan pengajar bidang sosiologi di Universitas Berthlehem mengungkapkan, saat ini ada sekitar 50.000 warga Kristen yang tinggal di Tepi Barat, Al-Quds dan sebagian kecil di Jalur Gaza.
Pendeta Khadr mengatakan, dari sisi ekonomi, kehidupan warga Kristen Palestina sebenarnya jauh lebih baik bahkan cenderung bojuis, dibandingkan kehidupan warga Palestina lainnya pada umumnya. Karena kondisi perekonomian yang lebih baik itu, mereka bisa hijrah ke negara lain sebagai jalan keluar untuk lepas dari penindasan dan tekanan penjajahan Zionis Israel.
"Muslim dan Kristiani mengalami tekanan yang sama di Zionis Israel. Tapi kalangan Kristiani lebih baik dari sisi perekonomian. Selain itu, gereja dan koneksi memudahkan mereka untuk meninggalkan Palestina dibandingkan warga Muslim yang senasib dengan mereka," kata Profesor Mazen Qumsiyeh, mantan pengajar di Universitas Yale, AS.
Makin berkurangnya jumlah anak-anak muda Kristen menyebabkan para pemuka agama Kristen di Palestina berusaha keras mencegah agar anak-anak muda Kristen tidak mudah tergoda untuk hijrah ke negara lain. Mereka menilai, eksodus warga Kristiani telah menyebabkan ketidakseimbangan sosial di Palestina.
"Di Bethlehem, sekarang ini, jumlah lelaki dan perempuan Kristen usia menikah adalah tiga perempuan untuk setiap satu lelaki. Ini merupakan persoalan seirus," kata seorang pemuka agama Kristen dari gereja ortodoks Yunani.
Untuk mencegah eksodus lebih lanjut, organisasi-organisasi Kristen di Tepi Barat dengan dukungan organisasi-organisasi Kristen di luar Palestina menawarkan bantuan keuangan untuk perumahan, pendidikan dan membuka usaha.
Sementara Profesor Kukali berpendapat, otoritas pemerintahan Palestina dibawah pimpinan Mahmoud Abbas harus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di Tepi Barat. "Saya lahir di sini, ayah saya dikubur di sini, begitu juga dengan kakek saya. Saya akan tetap di sini, karena saya tidak punya tahan air lain. Saya orang Palestina dan tetap akan menjadi orang Palestina," tegas Kukali yang tidak mau ikut-ikutan hijrah. (ln/iol)
Pendeta Dr. Jamal Khadr dari Gereja Patriarki Latin di Yerusalem mengakui, jumlah anak-anak muda Kristen Palestina di Tepi Barat sangat minim karena selama beberapa dekade belakangan ini, anak-anak muda itu lebih memilih meninggalkan Palestina dan hijrah ke negara lain, terutama ke Afrika Utara dan Selatan, Australia atau ke negara-negara Skandinavia.
Berbeda dengan warga Muslim, menurut Pendeta Khadr, anak-anak muda Kristen tidak bisa dengan mudah beradaptasi dengan kesulitan hidup dan situasi yang penuh tekanan dari penjajahan Zionis Israel.
Profesor bidang pendidikan dan opini publik, Nabil Kukali mengamini pendapat itu. Ia mengatakan, penindasan dan kondisi yang buruk dibawah penjajahan Israel menjadi faktor penyebab utama anak-anak muda Kristen itu angkat kaki dari tanah Palestina. "Anak-anak muda ini ingin membangun masa depan untuk mereka sendiri dan itu sangat sulit dilakukan di sini," kata Kukali yang juga seorang Kristiani.
Tidak ada data resmi berapa jumlah warga Kristen yang hijrah ke negara lain sampai hari ini. Tapi data PBB menyebutkan sedikitnya sepersepuluh dari total populasi Kristiani di kota Bethlehem dan kota-kota terdekat lainnya seperti Beit Jalla dan Beit Sahour sudah beremigrasi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.
Anggota parlemen Profesor Bernard Sabella yang juga mantan pengajar bidang sosiologi di Universitas Berthlehem mengungkapkan, saat ini ada sekitar 50.000 warga Kristen yang tinggal di Tepi Barat, Al-Quds dan sebagian kecil di Jalur Gaza.
Pendeta Khadr mengatakan, dari sisi ekonomi, kehidupan warga Kristen Palestina sebenarnya jauh lebih baik bahkan cenderung bojuis, dibandingkan kehidupan warga Palestina lainnya pada umumnya. Karena kondisi perekonomian yang lebih baik itu, mereka bisa hijrah ke negara lain sebagai jalan keluar untuk lepas dari penindasan dan tekanan penjajahan Zionis Israel.
"Muslim dan Kristiani mengalami tekanan yang sama di Zionis Israel. Tapi kalangan Kristiani lebih baik dari sisi perekonomian. Selain itu, gereja dan koneksi memudahkan mereka untuk meninggalkan Palestina dibandingkan warga Muslim yang senasib dengan mereka," kata Profesor Mazen Qumsiyeh, mantan pengajar di Universitas Yale, AS.
Makin berkurangnya jumlah anak-anak muda Kristen menyebabkan para pemuka agama Kristen di Palestina berusaha keras mencegah agar anak-anak muda Kristen tidak mudah tergoda untuk hijrah ke negara lain. Mereka menilai, eksodus warga Kristiani telah menyebabkan ketidakseimbangan sosial di Palestina.
"Di Bethlehem, sekarang ini, jumlah lelaki dan perempuan Kristen usia menikah adalah tiga perempuan untuk setiap satu lelaki. Ini merupakan persoalan seirus," kata seorang pemuka agama Kristen dari gereja ortodoks Yunani.
Untuk mencegah eksodus lebih lanjut, organisasi-organisasi Kristen di Tepi Barat dengan dukungan organisasi-organisasi Kristen di luar Palestina menawarkan bantuan keuangan untuk perumahan, pendidikan dan membuka usaha.
Sementara Profesor Kukali berpendapat, otoritas pemerintahan Palestina dibawah pimpinan Mahmoud Abbas harus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di Tepi Barat. "Saya lahir di sini, ayah saya dikubur di sini, begitu juga dengan kakek saya. Saya akan tetap di sini, karena saya tidak punya tahan air lain. Saya orang Palestina dan tetap akan menjadi orang Palestina," tegas Kukali yang tidak mau ikut-ikutan hijrah. (ln/iol)
Subscribe to:
Posts (Atom)
