Menlu Israel yang Baru Tak Mau Akui Kesepakatan Annapolis

Baru satu hari resmi menjalankan pemerintahan di Israel, salah satu kabinet Israel sudah menunjukkan antipatinya terhadap upaya perdamaian Israel-Palestina. Menlu Israel, Avigdor Lieberman mengatakan bahwa pemerintah Israel tidak terikat dengan kesepakatan Annapolis.



Kesepakatan Annapolis antara Israel dan otoritas Palestina tercapai pada tahun 2007 atas mediasi AS. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman ilegalnya di Tepi Barat dan negara Palestina merdeka harus segera dibentuk.

"Tidak ada dokumen yang mewajibkan kami untuk menjalankan kesepakatan itu, konferensi Anapolis tidak valid. Pemerintah Israel tidak pernah meratifikasi kesepakatan itu, begitu juga parlemen," kata Lieberman dalam acara serah terima jabatan di kantor kementerian luar negeri Israel.

Ia menyatakan, Israel hanya akan mengakui kesepakatan Peta Jalan Damai, dimana negara Palestina akan dibentuk jika Palestina menghentikan perlawanannya terhadap Israel. Sedangkan kesepakatan Annapolis, kata Lieberman, kesepakatan yang hanya memicu perang bukan perdamaian.

Laporan Al-Jazeera menyebutkan, Lieberman sebenarnya ikut dalam pertemuan kabinet pada bulan Desember 2007 saat ratifikasi kesepakatan Annapolis. Tapi ia keluar dari ruang pertemuan sebelum voting dilakukan.

Sejak awal penunjukkannya sebagai Menlu oleh Benjamin Netanyahu yang sekarang resmi memimpin kabinet Israel, Lieberman sudah memicu kontroversi baik di dalam negeri Israel sendiri dan di Palestina karena sikap Lieberman yang dikenal anti perdamaian dengan Palestina.

Yasser Abed Rabbo, penasehat Presiden Palestina Mahmud Abbas, menyebut Lieberman sebagai "penghalang bagi perdamaian" yang akan menimbulkan kesulitan bagi Israel sendiri. "Kami juga tidak punya kewajiban untuk berhubungan dengan orang yang rasis dan menjadi penghambat perdamaian seperti Lieberman itu," tukas Rabbo.

Juru Bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rdainah mendesak AS untuk memberi peringatan pada Lieberman atas pernyataannya itu. "Leiberman adalah tantangan bagi dunia internasional dan AS yang menginginkan soludi dua negara. AS harus menunjukkan sikap yang tegas terhadap kebijakannya itu sebelum semuanya menjadi memburuk," tandas Rdainah.

Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuai kritik di Israel karena jumlah kabinetnya yang terlalu banyak. Ada 30 menteri dalam kabinet Netanyahu yang merupakan jumlah kabiner terbesar sepanjang sejarah Israel. (ln/aljz/aby/eramuslim)